SUARA UTAMA NEWS – KETAPANG,, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) , RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Pemerintah Kabupaten Ketapang digelar.
Kegiatan ini untuk membahas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dengan tetap mengedepankan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Musrenbang ini dihadiri Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar Harison, 6 orang anggota DPRD provinsi Kalbar dapil Ketapang-Kayong Utara, Bupati, Ketua DPRD, jajaran Porkopimda, kepala BPKAD, Kepala Bapeda dan para kepala dinas, serta badan usaha swasta yang ada di Ketapang serta unsur masyarakat.
“Sumber pembiayaan kegiatan ini berasal dari APBD tahun 2025, dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah tahun 2025-2029,” kata Harto.
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.Stp., M.Si., menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan serta penguatan ketahanan pangan menjadi prioritas utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, tantangan muncul akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada alokasi dana pembangunan.
“Kami tetap berupaya maksimal dengan berbagai strategi dan inovasi agar pembangunan di Ketapang dapat berjalan dengan baik,” ungkap Bupati Alexander.
Menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menyiapkan beberapa strategi untuk memastikan pembangunan tetap berlanjut,
antara lain: Optimalisasi Dana Daerah – Mengalokasikan anggaran secara efektif untuk proyek prioritas.Kerja Sama dengan Sektor Swasta – Melibatkan investor dan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Pengajuan Dana Tambahan ke Pemerintah Pusat – Meningkatkan lobi agar proyek infrastruktur tetap dapat berjalan.Pemanfaatan Teknologi Konstruksi – Menggunakan teknologi terbaru untuk efisiensi biaya anggaran.
Acara Musrembang ini sempat menjadi perbincangan publik, lantaran dilaksanakan di salah satu hotel mewah di Ketapang.
Sementara Pemerintah Daerah memiliki Hutang kepada kontraktor berjumlah puluhan miliar rupiah, dan ada nya kebijakan penghematan dari pemerintahan pusat.
