SUARA UTAMA NEWS – KETAPANG, Mewakili Bupati Ketapang Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Repalianto, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025.
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan Pada hari Jum’at (01/08/2025) di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak.
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kepala BNPB. Yang kedatangan nya disambut lansung oleh Gubenur Kalimantan barat.( Ria Norsan )
kehadiran mereka sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Tampak hadir juga pada rapat koordinasi ini antara lain, Kepala Badan Pengendalian LH RI Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.H., M.Hum., Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.
Kepala BMKG RI Dwikorita Karnawati, bersama jajaran Forkompimda Provinsi Kalimantan Barat.
rapat koordinasi ini berjalan dengan diskusi serta tanya jawab dari perwakilan darrah masing-masing, tentang Percepatan Penanganan Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025.
Saat ini Kalbar memasuki musim kemarau yang dipengaruhi El Nino, membawa tantangan besar berupa peningkatan risiko karhutla.
Prakiraan BMKG menunjukkan curah hujan rendah di sebagian besar wilayah kalimantan barat, yang di mulai dari Juli hingga September 2025,.
Hal ini akan menjadi potensi yang cukup besar terjadi karhutla yang saat ini sudah mulai terjadi.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian LH RI Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.H., M.Hum.
Pada saat rapat koordinasinmenegaskan pentingnya keseriusan semua pihak di Kalimantan Barat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia mengungkapkan bahwa El Nino 2019 menyebabkan kebakaran seluas 1,6 juta hektare akibat belum adanya teknologi modifikasi cuaca (OMC).
Namun sejak 2023, berkat OMC dan dukungan BNPB melalui Bonter Bending 2, kebakaran dapat ditekan meski El Nino lebih berat.
Kalbar tercatat sebagai provinsi dengan kebakaran terluas kedua setelah Kalsel, mencapai 100.000 hektare.
