Bupati Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPD, Ketapang Raih WTP 11

SUARA UTAMA NEWS –KETAPANG, -Bupati Ketapang Alexander Wilyo,S.STP.,M.Si Menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024.

Penyerahan Laporan Hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Ketapang dilaksanakan Pada Hari Senin (26/05/2025) bertempat di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak.

Agenda ini dihadiri oleh masing-masing Kepalan daerah kabupaten/kota, Ketua DPRD kabupaten/kota, Kepala BPK Perwakilan Kalbar Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CFSA dan Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-provinsi Kalimantan Barat.

Kepala BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan keuangan adalah mandat konstitusional dan mengharapkan para bupati dapat hadir.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan setiap tahun dan harus diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan di Provinsi Kalimantan Barat sejak Februari hingga Mei 2024, dan bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa informasi dalam laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Opini WTP diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat.

BPK menemukan beberapa permasalahan terkait pendapatan (seperti potensi pendapatan daerah belum optimal).

Pada belanja (adanya kesalahan penganggaran, kelebihan pembayaran gaji, honorarium, belanja modal, belanja barang dan jasa, serta perjalanan dinas).

Sedangkan pada aset (pengelolaan aset daerah yang belum memadai) yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Ketapang kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Atas prestasi tersebut Bupati Ketapang berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan berpedoman pada prinsip-prinsip good governance.

WTP ini menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen Bupati dan wakil Bupati dalam mewujudkan visi pembangunan “Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang yang Maju dan Mandiri”.