SUARA UTAMA NEWS – KETAPANG, GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) Mengadakan Forum GAPKI Borneo ke 8 ditahun 2025
Adapun tema yang diangkat adalah “Harmonisasi kemitraan untuk mendukung ketahanan pangan Nasional dan Tata kelola sawit yang kondusif ”
Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal, (21 SD 22, 08/2025) bertempat di Hotel Aston Kota Pontianak Kalimantan Barat.
Pada Acara Forum GAPKI Borneo tersebut Bupati Kabupaten Ketapang (Alexander Wilyo,S.STP.,M.Si). hadir sebagai narasumber.
Dalam kesempatan tersebut Bupati menyampaikan pengalamannya dalam menangani konflik lahan yang kompleks di wilayahnya.
Bupati mengungkapkan, konflik dapat diselesaikan hanya dalam tujuh hari setelah ia memberi dua pilihan kepada pihak perusahaan: menyerahkan kasus ke penegak hukum atau melakukan kalkulasi bisnis untuk mencari solusi.
Menurut Bupati, banyak persoalan timbul bukan semata karena substansi masalah, melainkan akibat lemahnya komunikasi dan ketidakmampuan para pihak untuk berkomunikasi secara efektif.
Dalam paparannya, Bupati juga menyinggung berbagai persoalan lain yang kerap muncul di sektor perkebunan, seperti sengketa lahan, pengelolaan plasma, koperasi, hingga pencurian kelapa sawit.
Bupati menegaskan bahwa kesalahan tidak hanya berada di masyarakat atau pengurus koperasi, melainkan juga ada unsur kesengajaan dari pihak internal perusahaan.
Ia bahkan membantah anggapan bahwa praktik korupsi hanya terjadi di birokrasi pemerintah, dengan mencontohkan kasus penangkapan seorang manajer perusahaan karena terlibat pencurian sawit.
Karena itu, ia mendorong manajemen perusahaan melakukan introspeksi dan membersihkan internal dari praktik curang.
Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa izin investasi di sektor perkebunan maupun pertambangan diberikan pemerintah dengan tujuan mendorong kesejahteraan bersama.
Untuk itu, Bupati menilai pentingnya menjaga keseimbangan antara tiga pilar: pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Keuntungan dari investasi tidak boleh hanya dieksploitasi oleh perusahaan, tetapi harus turut dibagikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah.
