SUARA UTAMA NEWS – KETAPANG, Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 menyisakan berbagai pertanyaan.
Pertanyaan tersebut antara lain, adanya dugaan Praktek Monopili dan Persaingan usaha tidak sehat di SKPD dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hal ini di ungkap oleh Alfian Ketua GAPENSI ketapang, berdasarkan data dan informasi yang di peroleh.
Alfian mengatakan” saya menemukan data bahwa ada satu Perusahaan atau CV. (inisial CIS) bisa berkontrak sebanyak 14 paket. Di berbagai SKPD.
Saya menduga dalam proses pengadaan Barang dan jasa CV.CIS dengan skpd terkait mengesankan persaingan usaha tidak sehat .
Alpian mengatakan ” ini persaingan antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.
Di Indonesia, persaingan usaha tidak sehat dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 . Khusus nya penerapan pasal 22 Tentang Larangan Praktek Monopoli atau persaingan Usaha Tidak Sehat dalam praktek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Terkait dugaan monopoli ada data yang saya dapat untuk CV. CIS yang kontrak nya bersamaan di bulan November :
1.Dinas pekerjaan Umum dan tata ruang pekerjaan pembangunan sumur bor desa suka mulya kecamatan sungai melayu rayak nilai 151.991.000 7 November 2024
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pekerjaan pembangunan sumur bor desa mekar jaya, kecamatan sungai melayu rayak nilai 151.991.000 7 november 2024
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pembangunan sumur bor desa sungai melayu kecamatan sungai melayu rayak nilai 151.991.000 7 november 2024
4.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pekerjaan pembangunan tangki septik skala individu perdesaan Desa Pangkalan Batu kecamatan kendawangan nilai 189.986.461.89 12 november 2024.
5.Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pekerjaan pembangunan sumur bor untuk ketersedian air bersih di rt 002 Dusun Pantai Utama Desa Keramat Jaya Kecamatan Kendawangan nilai 143.749.000 27 november 2024.
6Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pekerjaan pembangunan sumur bor untuk ketersedian air bersih di rt 003 Dusun Pantai Karya Desa Keramat Jaya Kecamatan Kendawangan nilai 143.749.000 27 november 2024.
7.Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pekerjaan pembangunan sumur bor untuk ketersedian air bersih di rt 004 Dusun Pantai Karya Desa Keramat Jaya Kecamatan Kendawangan nilai 143.749.000 27 november 2024.
8.Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pekerjaan pembangunan sumur bor untuk ketersedian air bersih di rt 001 Dusun Pantai Karya Desa Keramat Jaya Kecamatan Kendawangan nilai 143.749.000 27 november 2024.
Dari data diatas ada 8 Pekerjaan yang di kontrak di bulan yang sama dengan SKPD yang berbeda.
Jika dilihat dari akemampuan Paket (KP). Untuk Usaha Kecil Jasa Kontruksi (UKJK), adalah 5 (lima) paket pekerjaan.
SKP adalah batas maksimal jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh penyedia konstruksi dalam waktu bersamaan dengan penandatanganan kontrak.
Rumus SKP adalah KP dikurangi jumlah paket yang sedang dikerjakan, jelas Alfian
Maka dapat di simpulkan bertentangan dengan.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan lain yang relevan.
Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 . Khusus nya penerapan pasal 22 Tentang Larangan Praktek Monopoli atau persaingan Usaha Tidak Sehat dalam praktek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Praktek monopoli, persekongkolan dan persaingan usaha tidak sehat di duga semakin jelas terlihat, selain pekerja diatas CV. CIS juga mendapat pekerjaan dibawah ini :
1.Dinas pekerjaan Umum dan tata ruang pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Latak nilai 60.944.000. 6 Desember 2024.
2. Dinas Pertanian,Peternakan dan perkebunan nama paket pembangunan jalan usaha pertanian KT. Mitra Usaha Jaya Riam Bunut Kec.Sungai Laur. nilai 189..808.000.
31 oktober 2024.
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah nama pekerjaan paving halaman gedung pelayanan perpustakan nilai 59.999.624.82 11 november 2024.
4.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah nama pekerjaan Rehab Toilet Taman Baca nilai 9.999.683.61
5.Dinas Perumahan rakyat, kawasan Pemukiman dan lingkungan hidup pekerjaan jalan lingkungan Gg. nur RT. 25 RW.03 kelurahan sampit Kecamatan Delta pawan nilai 143.946.000. 17 november 2024
Jadi menurut kesimpulan kami jelas Alfian
Untuk Dinas Perumahan Rakyat,kawasan pemukiman dan lingkungan hidup untuk paket di bulan bersamaan (november) berjumlah lima paket dengan total anggaran 718.943.000
Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang paket di bulan bersamaan(november) lima pekerjaan total anggaran 706.903.000
Dan Dinas Pertanian, peternakan dan perkebunan dua pekerjaan bulan oktober dan november nilai 379.630.290
Serta Dinas kearsipan dan perpustakan bulan november 2 pekerjaan 69.999.307
Total nilai pekerjaan yg di laksanakan CV. CIS alamat gang pejuang II no. 45 kel kauman ketapang sebesar1. 875.475.597.
Alfian berharap denga data dan informasi yang disampaikan ini, aparat penegak hukum agar dapat melakukan penelusuran lebih lanjut.
Karna proses pengadaan barang dan jasa dapat diduga tidak sesuai dengan pepres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan undang-undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek persaingan usaha tidak sehat, monopoli dalam proses pengadaan barang jasa, pungkas alfian.
Pertanyaan tersebut antara lain, adanya dugaan Praktek Monopili dan Persaingan usaha tidak sehat di SKPD dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hal ini di ungkap oleh Alfian Ketua GAPENSI ketapang, berdasarkan data dan informasi yang di peroleh.
Alfian mengatakan” saya menemukan data bahwa ada satu Perusahaan atau CV. (inisial CIS) bisa berkontrak sebanyak 14 paket. Di berbagai SKPD.
Saya menduga dalam proses pengadaan Barang dan jasa CV.CIS dengan skpd terkait mengesankan persaingan usaha tidak sehat .
Alpian mengatakan ” ini persaingan antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.
Di Indonesia, persaingan usaha tidak sehat dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 . Khusus nya penerapan pasal 22 Tentang Larangan Praktek Monopoli atau persaingan Usaha Tidak Sehat dalam praktek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Terkait dugaan monopoli ada data yang saya dapat untuk CV. CIS yang kontrak nya bersamaan di bulan November :
1.Dinas pekerjaan Umum dan tata ruang pekerjaan pembangunan sumur bor desa suka mulya kecamatan sungai melayu rayak nilai 151.991.000 7 November 2024
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pekerjaan pembangunan sumur bor desa mekar jaya, kecamatan sungai melayu rayak nilai 151.991.000 7 november 2024
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pembangunan sumur bor desa sungai melayu kecamatan sungai melayu rayak nilai 151.991.000 7 november 2024
4.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pekerjaan pembangunan tangki septik skala individu perdesaan Desa Pangkalan Batu kecamatan kendawangan nilai 189.986.461.89 12 november 2024.
5.Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pekerjaan pembangunan sumur bor untuk ketersedian air bersih di rt 002 Dusun Pantai Utama Desa Keramat Jaya Kecamatan Kendawangan nilai 143.749.000 27 november 2024.
6Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pekerjaan pembangunan sumur bor untuk ketersedian air bersih di rt 003 Dusun Pantai Karya Desa Keramat Jaya Kecamatan Kendawangan nilai 143.749.000 27 november 2024.
7.Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pekerjaan pembangunan sumur bor untuk ketersedian air bersih di rt 004 Dusun Pantai Karya Desa Keramat Jaya Kecamatan Kendawangan nilai 143.749.000 27 november 2024.
8.Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pekerjaan pembangunan sumur bor untuk ketersedian air bersih di rt 001 Dusun Pantai Karya Desa Keramat Jaya Kecamatan Kendawangan nilai 143.749.000 27 november 2024.
Dari data diatas ada 8 Pekerjaan yang di kontrak di bulan yang sama dengan SKPD yang berbeda.
Jika dilihat dari akemampuan Paket (KP). Untuk Usaha Kecil Jasa Kontruksi (UKJK), adalah 5 (lima) paket pekerjaan.
SKP adalah batas maksimal jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh penyedia konstruksi dalam waktu bersamaan dengan penandatanganan kontrak.
Rumus SKP adalah KP dikurangi jumlah paket yang sedang dikerjakan, jelas Alfian
Maka dapat di simpulkan bertentangan dengan.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan lain yang relevan.
Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 . Khusus nya penerapan pasal 22 Tentang Larangan Praktek Monopoli atau persaingan Usaha Tidak Sehat dalam praktek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Praktek monopoli, persekongkolan dan persaingan usaha tidak sehat di duga semakin jelas terlihat, selain pekerja diatas CV. CIS juga mendapat pekerjaan dibawah ini :
1.Dinas pekerjaan Umum dan tata ruang pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Latak nilai 60.944.000. 6 Desember 2024.
2. Dinas Pertanian,Peternakan dan perkebunan nama paket pembangunan jalan usaha pertanian KT. Mitra Usaha Jaya Riam Bunut Kec.Sungai Laur. nilai 189..808.000.
31 oktober 2024.
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah nama pekerjaan paving halaman gedung pelayanan perpustakan nilai 59.999.624.82 11 november 2024.
4.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah nama pekerjaan Rehab Toilet Taman Baca nilai 9.999.683.61
5.Dinas Perumahan rakyat, kawasan Pemukiman dan lingkungan hidup pekerjaan jalan lingkungan Gg. nur RT. 25 RW.03 kelurahan sampit Kecamatan Delta pawan nilai 143.946.000. 17 november 2024
Jadi menurut kesimpulan kami jelas Alfian
Untuk Dinas Perumahan Rakyat,kawasan pemukiman dan lingkungan hidup untuk paket di bulan bersamaan (november) berjumlah lima paket dengan total anggaran 718.943.000
Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang paket di bulan bersamaan(november) lima pekerjaan total anggaran 706.903.000
Dan Dinas Pertanian, peternakan dan perkebunan dua pekerjaan bulan oktober dan november nilai 379.630.290
Serta Dinas kearsipan dan perpustakan bulan november 2 pekerjaan 69.999.307
Total nilai pekerjaan yg di laksanakan CV. CIS alamat gang pejuang II no. 45 kel kauman ketapang sebesar1. 875.475.597.
Alfian berharap denga data dan informasi yang disampaikan ini, aparat penegak hukum agar dapat melakukan penelusuran lebih lanjut.
Karna proses pengadaan barang dan jasa dapat diduga tidak sesuai dengan pepres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan undang-undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek persaingan usaha tidak sehat, monopoli dalam proses pengadaan barang jasa, pungkas alfian.
