SUARA UTAMA NEWS – KETAPANG, Alfian Ketua GAPENSI ketapang, Angkat Bicara Terkait permasalahan Kegiatan APBD Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Ketapang,.
Dimana Kegiatan Tersebut Sudah Selesai secara fisik, dengan bukti telah ditebitkannya SP2D Oleh Pemegang Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, Namun Belum Terbayar.
“informasi kalangan kontraktor, jumlah proyek APBDP yang belum dibayar yakni sebanyak 266, nah yang perlu kita ungkap juga, ada tidak nya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat kata Alfian.
Dikutif dari salah satu media ” kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Darah (BPKD) Kabupaten Ketapang Donatus Franseda AP.MM,
“Upaya dan langkah administratif dan teknis untuk sampai pada penganggaran sedang dijalankan. Upaya awal adalah melakukan review terhadap SP2D yang telah diterbitkan dan saat ini review dimaksud sedang berjalan di Inspektorat Kabupaten Ketapang
“Terkait SP2D yang sudah diterbitkan Hal ini masih menjadi kajian kami. Seyogyanya SP2D dibatasi oleh tahun anggaran.
SP2D yg diterbitkan tahun anggaran 2024 berlaku di tahun anggaran 2024 saja, tidak dapat diberlakukan di tahun anggaran 2025
” dengan paket sebanyak itu jika mengikuti mekanis Kemampuan Paket paling tidak ada kurang lebih 54 perusahaan yang berkontak dengan asumsi satu perusahaan lima paket jelas Alfian.
Oleh karena SP2D nya sedang di review Inspektorat Alfian berharap agar menyasar ke praktek monopoli nya dengan menyasar perusahaan yang berkontrak melebihi kemampuan paket.
Alfian mengatakan “Dalam Laman LPSE Kabupaten Ketapang Yang Ditayangkan Dalam Kurun Waktu Akhir Oktober sampai Desember 2024.
“semestinya kegiatan pada APBD Perubahan tersebut harusnya terbayar sesuai dengan tanggal dokumen kontrak Pekerjaan yang telah di tanda tangani oleh SKPD dan pihak kontraktor.
” Seharusnya Kedua belah pihak sudah dapat mengantisipasi permasalahan sempitnya waktu pada pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan pada anggaran perubahan tersebut.
“Saya menduga ada sikap, Pihak Tertentu/ Oknum Pejabat sengaja mengabaikan, guna untuk memenuhi hasrat individu.
” Dalam hal ini siapa yang merugi kontraktor atau “pemilik paket nya, sebab desas desus yang ada kebanyakan perusahaan mereka di pakai para oknum pemilik paket.
seperti adanya monopoli, dimana Badan Usaha tertentu mendominasi atau mendapat pekerjaan, seakan akan dikondisikan.
” dugaan kuat itu terbukti dalam satuan dinas/Instasi kontrak yang ditanda tangani melebihi kemampuan ( KP ) 5 Paket Pekerjaan,.
“itu dalam satu dinas/Instansi, belum Dinas/Instansi Lain, ada apa dengan dunia jasa konstruksi di kabupaten Ketapang keluh Alfian.
Alfian menggambarkan ‘ Contoh CV. CIS ( Ininsial ) Mendapatkan Pekerjaan Di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang 5 pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 5 Pekerjaan,
“Dinas Kearsipan dan perpustakaan Daerah 2 Pekerjaan, Dinas Pertanian, Perternakan Dan Perkebunan 2 pekerjaan total 14 pekerjaan.
“durasi penanda tangan 31 Oktober 2024, sampai 6 Desember 2024, dan dari 14 pekerjaan 12 pekerjaan ditanda tangini bulan november 2024,
Contoh lain ungkp Alfian ” CV. ZPN ( ininsial ) 11 Pekerjaan 10 pekerjaan ditanda tangani bulan november, 1 pekerjaan bulan desember,.
:ada juga 1 badan usaha mendominasi 7 pekerjaan dalam dinas/ instansi yang kontrak ditanda tangani bulan november 2024,
Padahal kemampuan Paket (KP). Untuk Usaha Kecil Jasa Kontruksi (UKJK), adalah 5 (lima) paket pekerjaan.
SKP adalah batas maksimal jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh penyedia konstruksi dalam waktu bersamaan dengan penandatanganan kontrak.
Rumus SKP adalah KP dikurangi jumlah paket yang sedang dikerjakan, jelas Alfian.
“Dan sangat mengherankan dalam Dinas/Istansi tertentu ada perusahaan yang sangat menonjol mendominasi, ada apa dengan mereka tanya Alfian.
” Seperti yang telah sy sampai pemberitaan sebelumnya di media nusantaranews86.id, terkait oknum pejabat salah satu dinas/instansi yang terindikasi menerima gratifikasi pekerjaan, mengeluh terkait dengan kualitas pekerjaan.
“Oleh sebab itu dalam waktu dekat Kami Asosiasi jasa konstruksi, sudah beberapa asosiasi dihubungi akan secepat melakukan pertemuan .
guna membahas berbagai macam persoalan yang dihadapi masyarakat jasa konstruksi saat ini, membuat sikap tegas atas banyak persoalan tersebut Tutup Alfian.
Dimana Kegiatan Tersebut Sudah Selesai secara fisik, dengan bukti telah ditebitkannya SP2D Oleh Pemegang Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, Namun Belum Terbayar.
“informasi kalangan kontraktor, jumlah proyek APBDP yang belum dibayar yakni sebanyak 266, nah yang perlu kita ungkap juga, ada tidak nya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat kata Alfian.
Dikutif dari salah satu media ” kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Darah (BPKD) Kabupaten Ketapang Donatus Franseda AP.MM,
“Upaya dan langkah administratif dan teknis untuk sampai pada penganggaran sedang dijalankan. Upaya awal adalah melakukan review terhadap SP2D yang telah diterbitkan dan saat ini review dimaksud sedang berjalan di Inspektorat Kabupaten Ketapang
“Terkait SP2D yang sudah diterbitkan Hal ini masih menjadi kajian kami. Seyogyanya SP2D dibatasi oleh tahun anggaran.
SP2D yg diterbitkan tahun anggaran 2024 berlaku di tahun anggaran 2024 saja, tidak dapat diberlakukan di tahun anggaran 2025
” dengan paket sebanyak itu jika mengikuti mekanis Kemampuan Paket paling tidak ada kurang lebih 54 perusahaan yang berkontak dengan asumsi satu perusahaan lima paket jelas Alfian.
Oleh karena SP2D nya sedang di review Inspektorat Alfian berharap agar menyasar ke praktek monopoli nya dengan menyasar perusahaan yang berkontrak melebihi kemampuan paket.
Alfian mengatakan “Dalam Laman LPSE Kabupaten Ketapang Yang Ditayangkan Dalam Kurun Waktu Akhir Oktober sampai Desember 2024.
“semestinya kegiatan pada APBD Perubahan tersebut harusnya terbayar sesuai dengan tanggal dokumen kontrak Pekerjaan yang telah di tanda tangani oleh SKPD dan pihak kontraktor.
” Seharusnya Kedua belah pihak sudah dapat mengantisipasi permasalahan sempitnya waktu pada pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan pada anggaran perubahan tersebut.
“Saya menduga ada sikap, Pihak Tertentu/ Oknum Pejabat sengaja mengabaikan, guna untuk memenuhi hasrat individu.
” Dalam hal ini siapa yang merugi kontraktor atau “pemilik paket nya, sebab desas desus yang ada kebanyakan perusahaan mereka di pakai para oknum pemilik paket.
seperti adanya monopoli, dimana Badan Usaha tertentu mendominasi atau mendapat pekerjaan, seakan akan dikondisikan.
” dugaan kuat itu terbukti dalam satuan dinas/Instasi kontrak yang ditanda tangani melebihi kemampuan ( KP ) 5 Paket Pekerjaan,.
“itu dalam satu dinas/Instansi, belum Dinas/Instansi Lain, ada apa dengan dunia jasa konstruksi di kabupaten Ketapang keluh Alfian.
Alfian menggambarkan ‘ Contoh CV. CIS ( Ininsial ) Mendapatkan Pekerjaan Di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang 5 pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 5 Pekerjaan,
“Dinas Kearsipan dan perpustakaan Daerah 2 Pekerjaan, Dinas Pertanian, Perternakan Dan Perkebunan 2 pekerjaan total 14 pekerjaan.
“durasi penanda tangan 31 Oktober 2024, sampai 6 Desember 2024, dan dari 14 pekerjaan 12 pekerjaan ditanda tangini bulan november 2024,
Contoh lain ungkp Alfian ” CV. ZPN ( ininsial ) 11 Pekerjaan 10 pekerjaan ditanda tangani bulan november, 1 pekerjaan bulan desember,.
:ada juga 1 badan usaha mendominasi 7 pekerjaan dalam dinas/ instansi yang kontrak ditanda tangani bulan november 2024,
Padahal kemampuan Paket (KP). Untuk Usaha Kecil Jasa Kontruksi (UKJK), adalah 5 (lima) paket pekerjaan.
SKP adalah batas maksimal jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh penyedia konstruksi dalam waktu bersamaan dengan penandatanganan kontrak.
Rumus SKP adalah KP dikurangi jumlah paket yang sedang dikerjakan, jelas Alfian.
“Dan sangat mengherankan dalam Dinas/Istansi tertentu ada perusahaan yang sangat menonjol mendominasi, ada apa dengan mereka tanya Alfian.
” Seperti yang telah sy sampai pemberitaan sebelumnya di media nusantaranews86.id, terkait oknum pejabat salah satu dinas/instansi yang terindikasi menerima gratifikasi pekerjaan, mengeluh terkait dengan kualitas pekerjaan.
“Oleh sebab itu dalam waktu dekat Kami Asosiasi jasa konstruksi, sudah beberapa asosiasi dihubungi akan secepat melakukan pertemuan .
guna membahas berbagai macam persoalan yang dihadapi masyarakat jasa konstruksi saat ini, membuat sikap tegas atas banyak persoalan tersebut Tutup Alfian.
